SuaraKutim.com, Sangatta – Setelah Kebijakan Kelautan diambil alih oleh pemerintah pusat, Alfian Aswad Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim). Meminta kepada pemerintah untuk dapat memaksimalkan sektor perikanan yang ada.
“Pertama kan kita harus membuat Tempat Pelelangan Ikan, selama ini ikan hasil produksi laut kita kan di bawah ke Bontang, di Bawa ke Berau,” ungkap Alifan yang juga sebagai anggota Komisi B DPRD Kutim. Kamis (06/05/23)
Kemudian ia meminta kepada pemerintah kabupaten agar menaruh perhatian khusus ke persoalan perikanan yang ada. Baginya kondisi perikanan Kutim, punya potensi yang menjanjikan.
“Ya mestinya pemerintah kan pemerintah kan peduli lah sama sektor kelautan tersebut, sama TPI nya, sama alat atangkap nelayannya, selama in ikan alat tangkap nelayan ini kan gak bisa lagi di kabupaten ini, cuman ketinting aja,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Forum Pemerhati Masyarakat Pesisir (FOPSIR) Kutai Timur, Imanuddin, menyampaikan bahwa saat ini memang benar pemkab seperti acuh terhadap urusan perikanan di Kutim, karena lebih condong ke wilayah pertambangan dan pertanian.
“Bahwa prioritas urusan kelautan itu nomor sekian, kita lebih focus pada urusan tambang dan sawit, wilayah laut dan pesisir di delapan kecamatan punya kekayaan luar biasa, pemerintah tidak menangkap potensi itu, nah malah orang luar yang melihat potensi kita,” ujarnya.
“TPI tidak begitu aktif, karena belum mendapatkan dukungan teknis dari pemerintah, terutama terkait keberadaan listrik, keberadaan BBM Untuk kapal nelayan serta keberadaan Pabrik Es. Keberadaan kondisi letaknya juga belum memenuhi syarat yang tepat, contohnya dari pasang surut saja kita liat, kalau dalam posisi surut, kapal tidak bisa sandar, kerena kolam pelabuhan yang tidak sesuai dengan ini aktifitas kapal, hal ini tentu jadi perhitungan para nelayan,” lanjutnya kepada awak media
Di akhir percakapan dirinya berharap agar pemerintah juga DPRD memebrikan perhatian khusus terhadap kondisi wilayah perikanan di Kutai Timur. melalui dukungan teknis ataupun dukungan anggaran. “Artinya ada dana khusus atau dana tambahan untuk kondisi dan wilayah pesisir, bukan cuman teknis, tapi juga pendampingan yang berkelanjutan, nelayan perlu alat tangkap tapi di kasih kapal. Artinya tidak sesuai. Akhirnya kapal di gantung dan mesin di jual,” tutupnya (Adv/SK-05)
