SANGATTA,Suara Kutim.com (29/6)
Kabar bakal dirasionalisasikan semua anggaran pada SKPD Pemkab Kutim, langsung membuat kaget pegawai karena istilah rasionalisasi berkonotasi dengan pemangkasan anggaran yang sudah ada dalam DPA dan RKA termasuk insentif kinerja.
Meski dalam surat edaran yang dikirim ke semua pimpinan SKPD termasuk Camat dan Lurah, tidak disebutkan pemangkasan insentif namun rumor di kalangan pegawai pemotongan tambahan penghangsilan selain gaji ini tetap hangat terutama bagi SKPD yang selama ini hanya menyediakan dana insentif untuk beberapa bulan.
Rumor yang membuat pegawai “gelisah” ini sampai juga ke Bupati Ismunandar sehingga dalam keterangan persanya ia memastikan meski APBD Kutim tahun 2016 dipastikan defisit Rp400 M, namun tidak berimbas terhadap insentif pegawai. “Walaupun melakukan rasionalisasi anggaran, dipastikan pemangkasan tersebut tidak sampai menyentuh uang insentif dan honor baik PNS dan Honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Kutim. Hal tersebut sudah diinstruksikannya jauh-jauh hari, sehingga tidak mengambil hak-hak dasar PNS dan pegawai honorer. Sehingga rasionalisasi hanya seputar perjalanan dinas dan hal-hal yang dianggap tidak terlalu mendesak di setiap SKPD seperti pengadaan kendaraan dinas dan proyek-proyek yang belum menjadi prioritas,” terang Ismunandar.
Dalam keterangan pers, Ismu juga menambahkan walaupun melakukan rasionalisasi anggaran SKPD namun tetap diusahkan solusi agar pemangkasan anggaran di tiap-tiap SKPD tidak dilakukan besar-besaran seperti meminjam separuh dari uang sitaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta yang saat ini sudah masuk ke kas daerah Kutim sebesar Rp 341 miliar yang kini menjadi sumber pendapatan lainnya. “Sisanya ditutupi dari masing-masing SKPD Kutim, diharapkan adanya pemangkasan anggaran kinerja tetap seperti biasa,” imbuhnya.(SK2/SK3)
