SANGATTA (21/1-2019)
Tengat waktu penyelesaian Dokemen Pelaksanaan Anggaran (DPA), membuat sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab kutim bersuara, pasalnya pada Coofe Morning, Senin (21/1) yang dipimpin Wabup Kasmidi Bulang, Sekda Irawansyah minta agar OPD selesai membuat DPA sebelum Rabu (23/1) karena sebelum (31/1) akan dibawa Kementerian Keungan.
Namun OPD menilai banyak halangan dan menyulitkan penyelasaian DPA, hanya dalam dua hari ke depan, terutama karena masih banyaknya perubahan pagu anggaran agar perubahan pola pembayaran di triwulan pertama tahun 2019.
Kadis PU, Aswandini Eka Tirta mengungkapkan kesulitan stafnya dalam menyusun DAP karena ada ada perbedaan pagu anggaran antara nilai yang dipatok Badan perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran pada BPKAD. “Kami kesulitan membuat DPA, kalau anggaran yang dipatok oleh Bappeda dan dan BPKAD, berbeda. Bappeda menyebut misalnya PU dapat Rp100, sementara BPKAD sebut hanya Rp90., ini menyultkan sekali karena yang mana dipakai,” ungkap Aswan. Karena itu, Aswan meminta agar koordinasi antara BPKAD dan Bappeda, bisa diintensifkan, agar data anggaran lebih sinkron, tagar OPD tidak kesulitan dalam membuat program.
Sementara itu, Kadisdukcapil Januar HPLA mengatakan, kesulitan melakukan asistensi di Bappeda karena antara tim asisten satu dengan lainnya bisa beda. Belum lagi, antara pejabat dan staf, bisa tidak komplit saat anggotanya akan melakukan asistensi. “Kami datang, ternyata hanya ada staf, sementara pejabatnya, tidak ada. Karena alasan itu, bisa jadi tidak bisa melakukan asistensi lagi,” katanya.
Adanya curhatan sejumlah Kepala OPD ini, Sekda Irawansyah minta OPD yang memang tidak ada perubahan anggaran lagi lebih cepat membuat program. Sementara Bappeda diharapkan cepat menyampaikan pagu anggaran perubahan ke OPD, agar OPD bisa membuat program secepatnya. “DPA penting, sebab kalau DPA tidak masuk ke pusat tanggal 31 Januari, maka dana tranfer bisa lambat masuk Kutim, sementara banyak kewajiban Pemkab Kutim yang harus ditunaikan dalam triwulan pertama ini, termasuk ADD dan kontraktor serta gaji pegawai,” ungkap Irawansyah.(SK2)
