SANGATTA,Suara Kutim.com (28/9)
Mengatisipasi semakin maraknya kebakaran lahan baik sengaja maupun tidak, serta dampak kemarau yang melanda Kutim. Bupati Ardiasnyah Sulaiman membentuk tim terpadu penanggulangan krisis kemarau dan dampaknya.
Belum menurunnya intensitas pembakaran lahan yang berdampak membruknya kualutas udara. Pemkab Kutim menyatakan kondisi Kutim saat ini masuk dalam siaga darurat Bencana Kebakaran dan Kekeringan.
Asisten Kesra Setkab Kutim Mugeni sebagai Ketua Pelaksana Tim Terpadu Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Kekeringan Kutai Timur, pembakaran dari hari kehari bukan menurun tetapi terus meningkat bahkan telah mendekati areal pemukiman masyarakat.
Seusai memimpin apel Tim Terpadu (Timdu) yang gabungan yang terdiri TNI, Polri, BPBD, UPTD PMK, Tagana dan beberapa relawan lainnya, Senin (28/98) pagi di Kantor UPTD Pemadam Kebakaran Sangatta, Mugeni menyatakan kondisi terakhir di Kutim belum ada perubahan. Bersama Kabid Kedarutan dan Logistik Edy dijelaskan kondisi kabut asap akibat kebakaran lahan dan menyebabkan asap pekat terus terjadi.
Diakui, kondisi udara Kutim bertambah parah dengan mengeringnya sumur dan beberaap anak sungai di sejumlah keamatan. Kepada wartawan, Mugeni menyebutkan pembentukan Timdu untuk membantu masyarakat sesuai perintah Bupati Ardiansyah Sulaiman saat menggelar rapat koordinasi pekan lalu.
Timdu yang melibatakan 107 orang, dijelaskan akan menyisir dan langsung melakukan pemadaman di daerah-daerah yang terjadi kebakaran lahan terutama di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung dan Bengalon. Sedangkan kecamatan lainnya tetap mendapatkan perhatian dan penanganan namun yang diharapkan didukung perusahaan dan aparat kecamatan, Koramil melalui Babinsa dan Polsek. “Mengatasi kekeringan, Timdu merangkul PDAM Tirta Tuah Benua Kutim dengan mengerahkan mobil tanki air bersih dengan kapasitas 5000 liter, untuk kemudian disuplai ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih,” jelas Mugeni.
Terhadap anggaran, ia mengakui masih minim sehingga menjadi kendala saat ini terutama dalam biaya operasional. Meski demikian, Mugeni menegaskan dengan kerelaan dari Timdu untuk bekerja permasalahan ini dapat diatasi.
Ditegaskanya, Pemkab Kutim tidak tinggal diam selain mengharapkan partisipasi pihak swasta, Pemkab segera mengucurkan dana kedaruratan bencana yang sebelumnya harus mendapat persetujuan dari DPRD Kutim. (SK-02/SK-03/SK-12)
