SuaraKutim.com, Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Abdi Firdaus, menyerukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur untuk aktif terlibat dalam pengembangan agribisnis yang berkelanjutan. Politisi Demokrat ini menyampaikan pandangannya tentang potensi besar sektor pertanian di daerah tersebut.
Dirinya menekankan pentingnya Pemkab Kutai Timur memprioritaskan pengembangan agribisnis yang berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita memiliki lahan pertanian yang luas dan subur di Kutai Timur. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, perlu adanya upaya konkrit dalam mengembangkan agribisnis,” ujarnya.
Abdi menilai, pengembangan sektor agribisnis yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kutim, terutama bagi para petani dan pelaku perkebunan. Dengan pengembangan tersebut, produk turunan dari perkebunan kelapa sawit yang sangat banyak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Saya harap tidak hanya cukup sampai di perkebunan, namun pemerintah juga memfasilitasi dengan menghadirkan usaha-usaha baru pengolahan produk kelapa sawit. Selain peningkatan sektor perekonomian, perekrutan tenaga kerja di wilayah juga akan meningkat dengan optimal,” kata Abdi.
Selain sektor perkebunan, Abdi juga mendorong agar pemerintah fokus pada sektor pertanian untuk merealisasikan swasembada pangan di daerah. Ia melihat bahwa di beberapa wilayah Kutim, lahan pertanian semakin berkurang. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif di masa depan, mengingat kebutuhan akan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras dan sayur dapat dipastikan meningkat setiap tahunnya.
Abdi menilai, sektor pertanian masih berbasis kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah melalui dinas terkait juga memberikan perhatian serius terhadap sektor pertanian.
“Pemerintah harus hadir untuk mengembangkan dan merumuskan komoditas apa yang mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat, dan dapat dikembangkan di Kutai Timur serta mampu mensejahterakan masyarakat sebagai pelaku utama,” tutup Abdi. (red/sk-05/adv)
