SANGATTA,Suara Kutim.com (10/10)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus berupaya meningkatkan pembangunan disegala bidang terutama pada tahun 2015 yang bertepatan dengan usia Kutim ke 16. Pembangunan dan peningkatan kesejahetaran rakyat, digalakan pemkab dengan melibatkan semua elemen masyarakat termasuk penanam modal.
Bupati Ardiansyah Sulaiman dalam pidatonya khususnya menyambut Peringatan HUT Kutim ke 16, Jumat (9/10) di Gedung DPRD Kutim, menerangkan tahun 2015 merupakan tahun terakhir masa kepemimpin Isran Noor dengannya. “Apa yang dilakukan selama lima tahun terakhir semuanya sesuai RPJMD yang telah disepakati bersama dengan dewan, namun diakui masih ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius seperti sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” sebut Ardiansyah dalam sidang yang dipimpin Mahyunadi itu.
Sebagai bupati, Ardiansyah menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan, jajaran Forkominda serta masyarakat yang aktif dan peduli dengan Kutim sehingga pelaksanaan roda pemerintahan serta pembangunan berjalan. “Situasi Kutim yang aman dan damai selama ini tiada lain bentuk kepedulian semua pihak terutama masyarakat yang ingin Kutim berkembang dan maju setara dengan daerah lain,” ujar Ardiansyah.
Ketua DPRD Mahyunadi dalam kata pengantarnya mengakui Kutim telah mengalami perkembangan meski dalam kurun waktu 16 tahun, ia menggambarkan kondisi Sangatta dari desa menjadi kecamatan hingga ibukota kabupaten. “Kutim telah berkembang dan meski usianya baru enam belas tahun namu setapak demi setapak proses pembangunan berjalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti masyarakat Sangatta,” ujar Mahyunadi.
Kabupaten Kutai Timur terbentuk pada 4 Oktober 1999 bersamaan pembentukan Kabupaten Malinau, Nunukan, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang. Pada 12 Oktober 1999, Mendagri melantik Awang Faroek Ishak sebagai Penjabat Bupati Kutim dengan tugas awal melaksanakan pemerintahan pembetukan DPRD serta pejabat Pemkab Kutim terutama di lingkungan Setkab, Itwilkab, Setwan, Dinas Pertanian, Dinas Pu, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sospol.(SK-03/SK-11)
