JAKARTA (30/11-2017)
Berkat kepeduliannya kepada negara, dengan membayar royalti tepat waktu dan besar, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dinilai Kementrian Keuangan sebagai perusahaan tambang pembayar royalti atau penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar tahun 2017.
Sebagai apresiasi dan penghargaan pemerintah pusat, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, PT KPC, Kamis (30/11) mendapat penghargaan khusus. Penghargaan yang kedua kalinya diterima KPC ini diserahkan Menkeu Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan.
Penghargaan Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati yang membanggakan PT KPC ini diterima oleh Chief Finance Officer (CFO) KPC Ashok Mitra.
Penghargaan yang diterima KPC bnerada dalam kategori perusahaan pengelola SDA non migas. Bagi KPC, predikat pembayar PNBP terbesar ini merupakan yang kedua dalam dua tahun terakhir sejak penganugerahaan award dari Kementerian Keuangan RI, digelar.
Sebelumnya, KPC tercatat sebagai perusahaan tertinggi membayar PNBP pada periode tahun 2010-2014. “Informasi itu diketahui dari laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) Indonesia dari Kementrian Keuangan,” kata Chief Finance Officer Ashok Mitra usai menerima penghargaan.
KPC, kata Asshok Mitra, bersyukur dengan penghargaan yang diberikan Kementrian Keuangan. Menurutnya, penghargaan yang diterima semakin mendorong KPC dalam mewujudkan komitmen untuk terus patuh dan ikut serta dalam pembangunan Indonesia.
Sementara, General Manager External Affairs and Sustainable Development (ESD) Wawan Setiawan menyebutkan keberhasilan KPC selama ini tiada lain berkat dukungan stakeholders sehingga operasi KPC tetap lancar. “Kelancaran operasai KPC membuat kita mampu memberikan kontribusi tertinggi untuk negara. Terima kasih kepada semua stakeholder terutama pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar tambang sehingga bisa beroperasi dengan baik dan berkontribusi dalam pembangunan,” kata Wawan.
Ia berharap dukungan masyarakat dan aparat keamanan, untuk menjaga KPC sebagai asset daerah dan asset nasional. “Mari kita jaga bersama KPC ini sebagai asset daerah dan nasional, karena menjadi sumber pemasukkan bagi negara dan daerah,” ujar Wawan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seusai menyerahkan penghargaan, menyebutkan PNBP bukan sekadar penerimaann namun merupakan refleksi dari sebuah pelayanan pemerintah pada masyarakat. “Negara bisa pungut, tapi pungutan itu untuk melayani, tidak seharusnya negara memungut tanpa aturan. Kalau memungut tanpa aturan, sama saja pelanggaran hukum dimana negara juga diatur hukum,” bebernya dalam acara yang dihadiri ratusan pejabat dan pengusaha se Indonesia.
Sri Mulyani secara khusus memberi apresiasi kepada PT KPC yang ikut memberi andil dalam penerimaan negara melalui royalti serta berbagai pajak dan retyribusi daerah lainnya.(SK12)
