SANGATTA, (17/10-2019)
Pemerintah Brunei Darussalam diwakili Brunei Darussalam BIMP – EAGA Business Council, Kamis (17/10) berkunjung ke Kutai Timur. Rombongan yang dipimpin Pengiran Yura Kesteria Pengiran Mohammad Yusuf selaku Chairman Brunei Darussalam BIMP-EAGA Busiess Council, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama.
Kedatangan Pengiran Yura juga didampingi Dato Sri Hamis Adenan selaku CEO Multi Pro Resources SDN BHD dan Safiee Omar selaku COO Multi Pro Resources SDN BHD, disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Irawansyah bersama sejumlah pejabat Pemkab Kutim.
Pengiran Yura mengakui, Indonesia termasuk Kutai Timur (Kutim) harus siap terhadap masuknya para investor ataupun pelaku bisnis dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebab dengan masuknya para pelaku usaha ini, tentu akan banyak tenaga lokal yang dicari untuk digunakan sebagai tenaga kerja ataupun staff. “Segala kemampuan harus sangat dipersiapkan, belum lagi sebagai sebuah negara, Indonesia harus bersiap dengan konsep smart city atau kota pinta yang semua berbasis pada aplikasi teknologi digital,” kata Pengiran Yura.
Sekda Irawansyah menilai, kunjungan pemerintah Brunei Darussalam meupakan kunjungan balasan, sebelumnya Pemkab Kutim melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam di bulan September 2019 lalu. “Tidak hanya sekedar melakukan kunjungan guna mempererat silaturahmi dan kekeluargaan sesama rumpun melayu, kunjungan ini lebih kepada upaya penjajakan potensi dan peluang apa saja yang bisa digarap oleh Brunei Darussalam di wilayah Kutim,” kata Irawansyah.
Disebutkan, selama di Kutim, Rombongan dari Brunei Darussalam sempat berkunjung ke KIPI Maloy di Kaliorang. Sekda Irawansyah menyebutkan, beberapa lokasi dan potensi stategis coba disampaikan Pemkab Kutim ke delegasi Brunei Darusalam seperti Pelabuhan Laut Kudungga Sangatta, lokasi rencana pembangunan Bandara Sangkima di Kecamatan Sangatta Selatan, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy. “Termasuk beberapa pulau kecil yang bisa digarap sebagai kawasan wisata, serta potensi pengembangan bidang pendidikan dan keagamaan,” jelas Irawansyah. (ADV-KOMINFO)
