SANGATTA,Suara Kutim.com
Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah mengaku terkecoh selama ini telah menandatangani persetujuan usulan proyek yang dibawa masyarakat sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah atau anggota DPRD.
Namun, belakangan setelah ditelusuri ternyata pembawa surat seorang kontraktor. Kepada wartawan, Didi menyebutkan adanya proposal yang diketahui Ketua RT dan Kepala Desa (Kades) umumnya tidak sesuai dengan Musrenbangdes dan Musrenbangcam serta Musrenbang Kabupaten. “Seingat kami sudah ada ada 196 usulan yang dibawa masyarakat, sekarang masih ada 63 usulan, yang saya akan dicocokkan dengan Musrembang untuk dikerjakan kalau memang di Musrembang ada, saya akan setujui proposalnya. Tapi kalau tidak ada dalam musrembang, saya tidak akan setujui,” ungkap Didi.
Didi lebih jauh menyebutkan, proyek-proyek yang diproses melalui tahapan yang ada termasuk oleh PU dianggarkan berdasarkan perencanaan kalaupun itu tidak ada di musrembang. “Patokannya di musrembang, kalau usulan itu ada di Musrembang, saya setujui. Kalau tidak, tidak saya setujui karena dilapangan, selama ini usulan proyek yang tidak masuk perencanaan PU hasilnya banyak yang tidak tepat sasaran,” seraya menambahkan kebutuhan rakyat RT dan Kades serta Camat paling tah. “Hanya saja, ada yang berkali-kali diusulkan namun belum dibangun karena dana pemerintah tidak cukup. Karena itu mengacu skala prioritas karena itu, semua pihak, harusnya mengacu pada musrembang, jangan berdasarkan kepentingan,” lanjut Didi.
Keterangan lain yang diperoleh Suara Kutim.com, pola usulan baru tanpa proses Musrebang itu umumnya paket kegiatan yang tidak jelas untuk outputnya meski yang dibawa-bawa masyarakat seperti proyek pengurukan pada daerah yang tidak penghuninya.(SK-02)
