SUARAKUTIM.COM; SANGATTA — Demi mencari solusi terbaik terkait penanganan masalah banjir yang kerap dialami warga Sangatta Selatan dan Sangatta Utara, anggota Komisi V DPR-RI, Irwan melakukan kunjungan kerja ke Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dengan langsung menyusuri Sungai Sangatta, Sabtu (25/6/2022).
Turut menyertai dalam kegiatan ini, Kepala Balai Wilayah Sungai wilayah Kalimantan IV Harya Muldianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutim Muhammad Muhir, dan Ketua Forum DAS Kutim Ordiansyah.
“Hari ini sebenarnya rangkaian lanjutan dari hasil Rapat Dengat Pendapat (Komisi V DPR-RI, red) dengan Menteri PUPR waktu itu, kita minta agar banjir Sangatta ini ditangani oleh APBN. Karena melihat dari sejak beberapa bulan banjir itu, kemudian ada indikasi bahwa memang daerah tidak punya kemampuan untuk menangani banjir ini, baik dari sisi APBD maupun kemudian dari sisi pengelolaan jangka panjang. Kemudian bersama-sama BWS hari ini kami survey awal melihat situasi sepanjang Sungai Sangatta, khususnya di subdas Ilir sama subdas tengah. Jadi kita mau cari solusi terbaiknya,” ujar Irwan.
Pasca melakukan kunjungan ini, Irwan menyebutkan jika dirinya akan meminta agar Kementerian PUPR bisa segera membuat Detailed Engineering Design (DED) terkait penanganan Sungai Sangatta. Walaupun diakuinya, pihak provinsi Kaltim sudah pernah sebelumnya membuat DED penanganan Sungai Sangatta, sehingga tinggal melakukan review DED yang sudah ada untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Pasca kunjungan ini saya kemudian akan meminta agar pak menteri (PUPR, red) bisa segera membuat detail desainnya. Sebenarnya sudah ada dulu DED (Sungai Sangatta, red) di provinsi, jadi nanti jatuhnya review desain yang lebih detail sehingga tahun depan ada penanganan yang prioritas. Tentu tidak cukup tahun depan, tetapi ini harus kemudian ada penanganan jangka panjang sehingga bisa tuntas,” jelasnya.
Ditambahkan putra asli Kutim ini, Sangatta adalah kota yang menjadi Ibukota dari sebuah kabupaten yang memiliki kontribusi besar terhadap Negara Republik Indonesia. Dengan ratusan ribu penduduk dan puluhan ribu kepala keluarga yang bermukim, maka pemerintah wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya dari berbagai potensi bencana, termasuk banjir. Sehingga perlu adanya tindakan intervensi kebijakan, baik dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Karena ini (Sangatta, red) kan jelas ya kota, ibukota dari kabupaten yang berkontribusi besar terhadap Republik ini. Kemudian ratusan ribu penduduknya, puluhan ribu KK (kepala keluarga, red) ini mau diselamatkan dari banjir, bayangin kalau kemudian tidak ada intervensi kebijakan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kenapa tidak ada penyelesaian yang konkret, bukan hanya memitigasi bencananya tetapi juga tindakan kongkrit lainnya, seperti normalisasi sungai hingga penanganan pasca bencananya. Kemudian memperbaiki kehidupan mereka baik secara material maupun fisikologis mereka pasca bencana itu. Buat apa kita bangun infrastruktur lainnya sementara tidak nyaman dan tidak aman dari ancaman banjir,” pungkas Irwan.(Red/Win)
