SANGATTA,Suara Kutim.com (13/10)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengurangi anggaran pendidikan ke Kutai Timur (Kutim) sebesar 35 persen atau TRp14 M untuk Disdikbud Kutim. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kutai Timur, Iman Hidayat menyebutkan pemangkasan dana terarah dan tidak terarah untuk alokasi pendidikan di Kutim dampak dari defisit APBD Kaltim.
Iman menyebutkan, dana terarah terdiri dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta tunjangan guru, sementara dana tidak terarah atau biasa merupakan alokasi anggaran untuk konstruksi. “Dana konstruksi setelah dipotong 35 persen, kemudian dipangkas kembali oleh pihak provinsi. Sehingga total pemangkasan anggaran yang dialami Kutai Timur sebesar Rp 14 Miliar,” beber Iman.
Iman mengungkapkan akibat pemangkasan terutama anggaran BOS, kemungkinan besar bakal kembali diberlakukannya pungutan iuran wajib sekolah untuk setiap bulannya. Meski demikian, diakui masih dicarikan solusi terbaik agar para pelajar atau orang tua tidak diberlakukan pungutan bulanan sekolah.
“Pak Bupati Ismunandar sudah meminta orang tua pelajar di Kutim tidak dibebankan kewajiban pembayaran iuran wajib bulanan sekolah, walaupun terjadi pemangkasan anggaran BOS oleh pihak Provinsi,” ujar Iman.
Namun iman menyebutkan, penyelamatan BOS bisa dilakukan jika pemangkasan atau rasionalisasi TPAD Pemkab Kutim tidak lebih dari Rp 134 miliar. Kepada wartasan, ia mengakui jika pemangkasan anggaran Dikbud lebih Rp134 M, maka penyelamatan BOS sulit dilakukan karena sisa anggaran yang ada bisa untuk insentif guru operasional sekolah.(SK2)
