SANGATTA,Suara Kutim.com (16/5)
Besarnya dana yang akan digelontorkan ke desa, membuat mata semua pihak ikut melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan sementara tujuan pembangunan desa terhambat. Dandim 0909 Sangatta Letkol Inf Setyo Wibowo seusai mengikuti coffe morning Pemkab Kutim, Senin (16/5) pagi menyatakan banyaknya dana desa bila tidak dilakukan pembinaan dan pengawasan akan menimbulkan berbagai masalah mulai gesekan antarkelompok hingga penyimpangan anggaran.
Menurut Dandim Setyo Wibowo, tiada maksud mencampuri tetapi tekad Kodim ikut melakukan pengawalan agar program yang dicanangkan Presiden Jokowi dan Pemkab Kutim benar-benar memberi manfaat dan dirasakan langsung masyarakat. “Jangan nantinya justru menimbulkan keretakan, perpecahan dan tidak lancarnya kegiatan pemerintahan desa,” sebutnya.
Kepada wartawan yang menemuinya di Kantor Bupati Kutim, diakui berdasarkan analisis data yang mereka dapat rata-rata aparat desa baik kepala desa beserta perangkatnya, demikian dengan BPD rata berpendidikan SLTA bahkan ada sarjana sehingga dinilai mampu melaksanakan amanat rakyat dengan baik dan benar. “Kuncinya bagaimana mereka bisa mengelola dana yang diamanatkan dengan baik dan benar, selain itu masyarakat juga ikut melakukan pengawasan melalui koridor yang ada seperti disalurkan melalui BPD,” imbunya.
Seperti diwartakan, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan dana desa selain itu Pemkab Kutim dibawah kepemimpinan Ismunandar dan Kasmidi Bulang akan menyalurkan dana desa antara Rp2 M hingga Rp5 M suatu angka jauh lebih besar dari anggaran sejumla SKPD bahkan Camat selama ini.
Namun dana yang besar itu, dikhawatirkan bisa menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat, pasalnya dengan dana sekitar Rp200 Juta lebih sejumlah aparat desa dan BPD terseret ke balik jeruji penjara.(SK2/SK3)
