SANGATTA,Suara Kutim.com (17/5)
Tidak masuknya program kelanjutan pembangunan Pelabuhan Laut di Kenyamukan Sangatta Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur 2016-2021, dinilai Dinas Perhubungan dan Kominfo karena mis komunikasi.
Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo Kutim Fauzie, mewakili Kadis Perhubungan dan Kominfo, Selasa (17/5)menandaskan tidak mungkin kelanjutan pembangunan pelabuhan kenyamukan tidak masuk dalam RPJMD Kutim 2016-2021 karena dalam pembangunannya , Pelabuhan Kenyamukan sudah memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di Kementrian Perhubungan.
“Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan itu progres pembangunan dan pengajuan anggaran pembangunan pelabuhan kenyamukan terus disampaikan ke Bappeda Kutim. Selain itu, pembangunan Pelabuhan Kenyamukan sendiri sudah direncanakan sejak tahun 2002, silam. Sangat mustahil jika tidak masuk dalam RPJMD Kutim 2016-2021. Bahkan karena ada RIP itu, makanya ada kucuran anggaran dari pusat melalui APBN,” tandas Fauzie.
Disebutkan, pembangunan Pelabuhan Kenyamukan melalui APBN Rp 65 miliar untuk pembangunan cosway pelabuhan. Kemudian APBD Kalitm sebesar Rp 5 miliar, sementara melalui proyek multiyears APBD Kutim dikucurkan sebesar Rp 200 miliar serta Rp 47 miliar yang nantinya akan digunakan untuk penyelesaian sisi darat pelabuhan beserta reklamasinya.
“Hingga saat ini progres pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta tinggal menyelesaikan sisi darat pelabuhan. Dengan selesainya sisi darat serta sudah selesainya jalur tembus ke pelabuhan kenyamukan tersebut, maka pelabuhan ini sudah bisa digunakan,” ungkapnya.
Disebutkan, ditargetkan pada tahun 2017 diharapkan dapat digunakan karenanya saat ini Dishub mengejar pengerjaannya sembari meminta agar Dinas PU Kutim dapat segera merampungkan jalur tembus pelabuhan kenyamukan ke jalur 2 ring road Kenyamukan.
Dengan rampung dan telah beroperasinya pelabuhan Kenyamukan, ujar Fauzi akan memberi efek besar dalam peningkatan perekonomian Kutim terutama dalam memberikan kemudahan akses distribusi sembako dan bahan-bahan material yang selama ini didatangkan dari pulau Jawa dan Sulawesi.
Seperti diwartakan, Fraksi Demokrat DPRD Kutim menyoroti tidak masuknya program lanjutan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di RPJMD.(SK3)
