Beranda ekonomi Hadi Mulyadi Mendukung Seribu Persen Pembentukan Kutara, Idris Minta KPK Siapkan Materi...

Hadi Mulyadi Mendukung Seribu Persen Pembentukan Kutara, Idris Minta KPK Siapkan Materi Paparan ke DPD

0
Bupati Ardiansyah Sulaiman menyerahkan dokumen pembentukan Kabupaten Kutai Utara kepada Muhammad Idris dari DPD RI disaksikan Hadi Mulyadi - anggota Komisi II DPR RI.

Loading

SANGATTA,Suara Kutim.com (6/1)
Hadi Mulyadi – anggota Komisi II DPR RI menjamin pembentukan Kabupaten Kutai Utara (Kutara) terwujud tahun depan, bahkan ia secara tegas menyatakan semua anggota DPR-RI asal Kaltim termasuk Agati Suli Mahyudin meski mewakiliu Dapil Kalteng, memberikan dukungan. “Sebagai warga Kaltim, kami memahami kondisi wilayah Kutara yang diusulkan menjadi kabupaten baru karenanya kami mendukung penuh,” kata Hadi Mulyadi.
Dalam pertemuan dengan Bupati Ardiansyah Sulaiman serta Komite Pembetukan Kutara, disebutkan wilayah Kutara sangat tepat jika dijadikan sebagai kabupaten karena secara administrasi sangat jelas dan tegas. Sebagai wakil rakyat yang ikut membidani pembentukan Kabupaten Tanah Tidung dan Provinsi Kalimantan Utara, diakui potensi Kutai Utara jauh lebih memadai dari Tanah Tidung hanya saja pembentukan Tanah Tidung demi keamanan negara sehingga mendapat perlakuan khusus.
Ia menggambarkan Kaltim yang luasnya melebihi Pulau Jawa ditambah Bali, tidak akan berkembang jika tidak dibentuk kabupaten dan kota baru. Politikus PKS yang kini menjadi salah satu anggota Panja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) memaparkan bagaimana keadaan DOB yang diusulkan sejumlah daerah namun telah masuk dalam Proglegnas Tahun 2015. “Dengan kelengkapan adminitrasi yang ditunjang kesiapan daerah dan hasrat masyarakat, saya sebagai wakil dari rakyat Kaltim jika selama ini mendukung seratus persen pembentukan DOB maka terhadap pembentukan Kutai Utara saya mendukung seribu persen. Kenapa ini saya kemukakan, karena semua daerah otonomo baru di Kaltim berhasil termasuk Tanah Tidung,” beber Hadi Mulyadi.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini, Rabu (6/1) siang tadi datang bersama H Muhammad Idris – Ketua Komite Satu DPD RI selain itu hadir Agati Sulie Mahyudin serta Hetifah Saipudian – kesemuanya anggota Komisi II DPR – RI yang salah satu tugasnya menangani pembentukan DOB.
Dukungan langsung juga dilontarkan Agati Sulie dan Hetifah serta Muhammad Idris yang saat ini berada di Muara Wahau. Muhammad Idris
menyebutkan pembentukan Kutai Utara merupakan hal wjar demi mempercepat pembangunan rakyat Indonesia secara adil dan merata, selain itu memperdek rentang kendali pemerintahan dan pembangunan. “Sejak Pak Majedy bertemu saya, saya langsung mempelajari berkas yang diusulkan ternyata hanya dua surat yakni persetujuan DPRD dan Gubernur Kaltim, ternyata surat itu hanya dua hari sudah ada dan kini berkas usulan pembentukan Kutara tidak ada masalah lagi,” kata Muhammad Idris yang menyatakan usulan pembentukan DOB disampaikan DPD kepada pemerintah untuk dibahas Komisi II DPR-RI.
Dalam pertemuan yang dihadiri anggota DPRD asal pedalaman Kutim diantaranya Mastur Djalal, Siang Giah, Syafruddin HAM serta anggota Forkominda dan sejumlah pejabat termasuk Ketua DPRD Mahyunadi itu, Muhammad Idris meminta Tim KPK yang dipimpin Majedy segera mempersiapkan materi paparan DOB Kutara yang nantinya akan disajikan dihadapan Ketua dan Komite DPD – RI. “Jika selama ini, kami di Komite Satu DPD melakukan kunjungan ke DOB setelah paparan, kini terbalik. Ini artinya kami mendukung pembentukan Kutara,” kata Muhammad Idris yang langsung mendapat jawaban amin dari pejabat yang hadir.
Kedatang sejumlah anggota DPR-RI dan DPD ke Kutim, Rabu siang tadi berkaitan dengan rencana pembentukan Kabupaten Kutai Utara. Meski telah mengenal wilayah yang dijadikan bagian dari Kabupaten Kutai Utara, peninjauan langsung tetap dilakukan Kamis (7/1) besok yang dimulai dari Muara Wahau, Kongbeng kemudian Telen, Batu Ampar, Long Mesangat dan Busang serta Muara Bengkal. Pada hari Jumat (8/1) rombongan bertandang ke Muara Ancalong sebelum meninjau lokasi kantor pemerintahan yang berada di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal.
Ketua Komite Pembentukan Kutara, Majedy Effendy menguraikan sejarah pembentukan Kabupaten Kutara termasuk masalah ibukota yang sementara ditetapkandi Muara Bengkal. “Kami masyarakat delapan kecamatan sudah sepakat masalah ibukota kabupaten akan ditetapkan berdasarkan penilaian tim independen, meski saat ini ada beberapa lokasi yakni Telen, Batu Ampar dan Muara Bengkal,” sebut Majedy.(SK-02/SK-03/SK-12)