SANGATTA,Suara Kutim.com (1/12)
Wacana moratorium atau penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Iman Hidayat, Kutim siap dan tidak masalah.
Kepada Suara Kutim.com, ia menyebutkan jika alasan Mendikbud dihapuskannya UN karena banyak daerah yang standarisasi akreditasi sekolahnya 30 persen merupakan hal wajar, sedangkan akreditasi SD hingga SMA di Kutim di atas 80 persen.
Meski menerima jika diputuskan UN dihapus, Iman berharap penghapusan UN pada 2017 tidak langsung diterapkan karena dalam UN 2017 pemerintah pusat sendiri sudah menerapkan sistem UN dengan berbasis komputerisasi. “ Pendanaanya telah disiapkan termasuk pengadaan perangkat computer dan tingal dilaksanakan pada 2017 nanti ada baiknya hasil UN 2017 yang berbasis komputer tersebut menjadi bahan evaluasi dan pada tahun 2018 barulah UN dihapuskan,” sarannya.
Terpisah, Bupati Ismunandar menilai wacana penghapusan UN pada dasarnya positifnya karena UN yang dilaksanakan berstandar nasional sementara semua daerah sudah memenuhi standar pendidikan nasional. “Jangankan beberapa kecamatan terjauh di Kutim, untuk beberapa daerah di Pulau Jawa terutama di daerah pinggiran juga kemungkinan tidak sama dengan standar nasional,” sebut Ismunandar.
Dalam pandangannya, kedepan yang perlu diperhatikan adalah dalam hal kelulusan dan standar masuk perguruan tinggi. Jangan sampai, sekolah menetapkan kelulusan sesuai standar daerah sementara dalam penerimaan perguruan tinggi, universitas menerapkan standar nasional. “Harus ada singkronisasi antara pendidikan dasar dan menengah dengan perguruan tinggi,” sarannya.(SK3)
