SANGATTA (26/9-2017)
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar mengharapkan pekan panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-PP) digalakan hingga menyentuh semua lapisan masyarakat, demikian dengan sumber pendapatan daerah lainnya seperti retribusi parkir, sampah serta reklame.
Menurut Ismu, daerah – daerah di Pulau Jawa dan Bali, tidak pernah mengalami krisis keuangan termasuk defisit pendapatan daerahnya karena karena eksis dalam menggalakan PAD termasuk penerimaan PBB-PP. “Kita harus meniru dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pajak dan retribusi daerah, karena tanpa penerimaan yang memadai tentu menghambat percepatan pembangunan,” ungkapnya.
Dihadapan Wakil Ketua DPRD Yulianus Palaringan serta sejumlah Kepala SKPD Pemkab Kutim, Ismu mengungkapkan dua tahun terakhir APBD Kutim tertimpa masalah karena pemerintah pusat tiba-tiba melakukan pengurangan dana salur yakni dana perimbangan.
Akibat perubahan pengurangan penyaluran dana pusat yang terjadi akhir tahun, dibeberkannya berdampak serisu dengan program pembangunan yang sudah disepakati dengan DPRD. “Terparah tahun 2016 lalu sehingga menjadi beban berat bagi Pemkab Kutim yang sudah terlanjur melakukan kontrak dengan pihak ketiga,” sebutnya.
Tidak heran, Ismu saat mencanangkan Pekan Panutan PBB-PP Tahun 2017 berharap Bapenda aktif menggelar sosialisasi kepada masyarakat agar penerimaan negara dan daerah meningkat dan berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah.
Untuk mensukseskan Pekan Panutan PBB-PP Tahun 2017, ia memerintahkan camat dan kepala desa aktif membantu Bapenda. “Berikan pemahaman kepada masyarakat,mengapa kita mengalami defisyt APBD serta dampaknya. Salah satu cara untuk mempercepat pembangunan daerah ini, masyarakat harus ikut baik langsung seperti membawyar kewajibannya serta menjaga apa yang telah dibangun,” imbuhnya.
Sementara Kepala Bapenda Musyaffa menyebutkan Pekan Panutan PBB-PP bertujuan mengairahkan masyarakat untuk membayar PBB-PP dimana daerah mendapat bagian. “PBB-PP ini penting bagi daerah karena memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah terlebih bagi Kutim yang sedang membangun, sementara dana perimbangan kerap membuat perencanaan terganggu karena tiba-tiba pemerintah pusat melakukan pengurangan di akhir tahun,” beber Musyaffa dalam acara yang dihadiri puluhan perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kutim.(SK12)
