SANGATTA,Suara Kutim.com (26/2)
Terpangkasnya usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa (Musrenbangdes) dan Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam) akibat “terdesak” usulan yang disampaikan anggota dewan.
Pemangkasan terjadi, ujar Bupati Ismunandar karena tim perencana di kabupaten tidak mau dimarahi anggota dewan yang juga menampung kegiatan berdasarkan pertemuan langsung dengan masyarakat saat reses.
Penegasan banyaknya usulan masyarakat yang tidak terwujud dari tahun ke tahun atau dari Musrenbang ke Musrenbang, diungkapkan kembali Ismunandar saat membuka Musrenbang Kecamatan Kaliorang dan Bengalon, Jumat (26/2). “Selama ini usulan masyarakat dalam Musrenbang seperti menunggu buah bungur yang tidak jelas kapan terwujud, akibatnya masyarakat apatis dengan Musrenbang karena tidak jelas kapan terealisasi,” ujar Bupati Ismunandar.
Didampingi sejumlah Kepala SKPD, orang nomor satu di Pemkab Kutim ini menandaskan proses pembangunan harus benar-benar dari bawah bukan terbalik. Ia menaruh harapan, dengan pola baru perencanaan pembangunan yang terjadi selama ini tidak terulang kembali. “Semua harus jelas dan terdokumentasi dengan baik, sehingga sata diaudit akan jelas semua,” ungkap Ismunandar yang datang bersama istrinya yang juga Wakil Ketua DPRD Kutim.
Disebutkan, keharusan semua usulan masuk dalam dokumen perencanaan tiada lain agar pembangunan benar-benar terarah, efektif dan diterima masyarakat. Usulan yang disampaikan masyarakat melalui anggota dewan atau lebih dikenal Proyek Aspirasi (PA), ditandaskan Ismunandar tidak diperkenankan lagi tetapi harus masuk dalam perencanaan desa. “Untuk itu mohon maaf ni, kawan-kawan di DPRD,” ujar Ismunandar seraya melirik sejumlah anggota dewan yang menghadiri pembukaan Musrenbang di kedua kecamatan.
Pada Musrenbang dikedua kecamatan, semua kepaal desa mengusulkan berbagai program kegiatan mulai perbaikan jalan, gang, listrik, air bersih hingga rehabilitasi sekolah dan rumah ibadat. Bupati Ismunandar berharap apara desa terbuka dengan masyarakat terutama dalam pengelolaan dana sehingga tidak menimbulkan masalah. “Lakukan pertemuan yang terbuka dan demokratis meski tidak dalam pertemuan formal, karena dengan sistem demikian akan meningkatkan kebersamaan,” ujar Ismunandar.(SK-04/SK-13)
