SANGATTA,Suara Kutim.com (21/3)
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur (Kaltim) Abdoel Kadiroen SH MH mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai koridor hukum. Jika ragu dan takut bermasalah, ia menyarankan meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Sangatta.
Pesan serius itu disampaikan Kajati saat bersilahturahmi dengan jajaran Pemkab Kutim bersamaan Sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerinthan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kutim, Senin (21/3).
Sosialisasi Peran TP4D diakui Bupati Ismunandar untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diakui Ismunandar, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kutim terus mengalami perbaikan sehingga diperoleh penilaian baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Senada dengan Kajati, Bupati Ismunandar menandaskan TP4D berupaya mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. “Kami (Kutim,red) sungguh beruntung paparan TP4D disampaikan Kajati Kaltim,ini merupakan pencerahan yang berarti bagi Kutim,” kata Ismunandara dalam acara yang dihadiri Ketua DPRD Mahyunadi, Wabup Kasmidi Bulan serta Kajari Tety Syam.
Kajati Abdoel Kadiroen yang baru 3 bulan bertugas di Kaltim, menandaskan sosialisasi TP4D kepada aparatur negera sebagai bentuk pencegahan dari penyimpangan keuangan negara. Ia mengungkapkan ada 10 ruang paling rawan terjadi tindak pidana korupsi diantaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah, Keuangan dan Perbankan serta pelayanan umum. “Sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, harus selalu meningkatkan iman dan taqwa serta kemampuan mengendalikan hawa nafsu diri dari hal-hal yang dapat merugikan negara serta orang banyak,” imbuhnya dihadapan seluruh pejabat dan camat se Kutim.(SK-02/SK-03/SK-14)
