SANGATTA,Suara Kutim.com (24/9)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengakui Kutim mempunyai lahan pertanian yang perlu digarap maksimal sehingga menjadi lumbung beras Kaltim. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim, Ibrahim, belum lama ini menyebutkan lahan pertanian di Kutim belum tergarap maksimal.
Dalam percakapan dengan Suara Kutim di Bengalon belum lama ini, ia berharap Pemkab Kutim benar-benar konsen dalam usaha pemenuhan pangan dalam daerah serta target swasembada beras yang dicanangkan pemerintah.
Menurutnya, Kutim berada di posisi kelima pada musim tanam April hingga September tahun 2016 dalam luas tanam atau area persawahan siap tanam. Sementara, target nasional untuk Kaltim 45.000 hektar sawah dan di Kutim baru ada sekitar 3000 hektar sawah siap tanam atau baru mencapai 40 persen dari target luasan tanam kaltim.
Lebih jauh, diungkapkan, saat ini produksi beras di Kutim masih kurang 7000 ton dari target pemenuhan produksi beras Kaltim. Jika dilakukan penanaman padi dua kali dalam setahun ini, diyakini dapat tercapai. Selain itu, potensi pertanian di Kutim, besar. “Beberapa kecamatan di Kutim seperti Kaubun dan Long Mesangat, memiliki potensi pengairan untuk pertanian yang sangat bagus. Tinggal bagaimana menambah luasan persawahan untuk mencapai target yang diberikan karenanya wajar jika pemerintah Kaltim menargetkan Kutai Timur menjadi lumbung beras Kaltim. Terlebih saat ini pemerintah mendapat dukungan dari TNI-AD dalam mensukseskan program swasembada pangan khususnya beras,” sebut Ibrahim.
Lebih jauh dikatakan, saat ini ketersediaan air menjadi momok permasalahan pertanian di Kaltim pada umumnya. Namun upaya terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, mulai dari penyediaan pompanisasi dan sumur bor.
Ia berharap target yang diberikan pemerintah pusat ini dapat dipenuhi Kaltim, karena jika tidak terpenuhi berdampak pada pengurangan anggaran pertanian yang dikucurkan Kementrian Pertanian kepada Kaltim yang otomatis akan berpengaruh pada bantuan ke kabupaten dan kota.
Disinggung peralihan lahan pertanian ke sektor lain seperti perkebunan serta pertambangan, ia mengaku harus menjadi perhatian semua kepala daerah. “Yang perlu diperhatikan ijin yang diberikan kepada pengusaha harus benar-benar mengeluarkan lahan pertanian, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat untu mengelola lahan pertaniannya,” imbuhnya.(SK2/SK3)
