Beranda ekonomi Leny : Hutang Proyek Tetap Dibayarkan Sesuai Kondisi Keuangan Daerah

Leny : Hutang Proyek Tetap Dibayarkan Sesuai Kondisi Keuangan Daerah

0

Loading

Sangatta. Permasalahan hutang proyek yang belum dibayarkan Pemerintah Kutai Timur kepada sejumlah kontraktor, terutama hutang proyek di tahun 2017, hendaknya menjadi perhatian oleh Pemkab Kutim. Sebab, akibat hingga kini belum ada kejelasan dalam pembayarannya, para kontraktor kini menjerit, akibat agunan mereka yang akan disita oleh Bank, yang dijadikan sebagai sumber dana mereka dalam modal kerja.

Leny Susilowati Anggraini

Menurut Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kutim, Leny Susilawati Anggraeni sejumlah anggota dewan baik secara perseorang sering menerima keluhan para kontraktor yang belum kunjung dibayar pekerjaannya. “Banyak konraktor yang mengeluh ke kami, karena pekerjaan mereka tahun 2017 lalu, belum dibayar. Karena itu, kami berharap, pemerintah memprioritaskan pembayaran proyek, yang terutang dari tahun lalu, untuk dibayarkan tahun ini,” kata Leny.
Masalah utang proyek oleh Pemkab Kutim, diakuinya, ini tidak bisa dihindari karena pemotongan penerimaan APBD pada tahun lalu. Akibatnya, banyak proyek yang sudah dibangun, tidak terbayar. Namun tahun 2018 telah dianggarkan di APBD murni dan perubahan.

Leny membenarkan, sekarang ini yang amat perlu dibayarkan terlebih dahulu adalah gaji pegawai, terutama Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) karena menyangkut kebutuhan hidup pegawai, yang tentu tidak bisa ditunda. “Bukan hak kontraktor tidak penting, tapi gaji pegawai tidak kalah pentingnya karena masalah hidup pegawai dan keluarganya,” katanya.

Politikus Gerindra ini, mengungkapkan anggaran pembayaran utang, telah dianggarkan saat pembahasan anggaran. Dalam APBD murni tahun 2018 dianggarkan Rp500 miliar lebih, untuk pembayaran utang. Sementara untuk hutang pembayaran lahan, akan dialokasikan pada anggarannya lain. Karena itu, ungkap Leny, tidak ada kendala yang pasti utang tetap dibayar namun tergantung kondisi keuangan.

“Utang proyek itu, segera dibayarkan, karena itu kewajiban pemerintah, tapi tentu kembali pada ketersediaan anggaran. Kalau memang ada anggaran, sebaiknya dibayar secepatnya. Kasihan kontraktor, kalau pembayaran terus berlarut-larut,” pungkas Leny.