Belajar dari pengalaman selama ini, kata Mahyunadi langkah penindakan yang dilakukan rumit dengan aturan hukum yang ada sehingga kedepan DPRD mendukung proses pencegahan yang dilakukan, terutama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Terkait porsi anggaran yang cukup besar dalam APBD Kutim, ia mengatakan anggaran besar bukan menjadi permasalahan namun bagaimana agar anggaran besar dibelanjakan sesuai aturan dan peruntukan yang ada. “Saat ini Bupati Kutim belum menyampaikan RPJMD Kutai Timur namun kami yakin dalam penyampaiannya nanti sudah terserap program-program pembangunan termasuk pembiayaan desa Rp 2,5 miliar hingga Rp 5 miliar perdesa. Sebelum program tersebut dijalankan, DPRD Kutim ingin mengawasi sistem pelaksanaannya terlebih dahulu. Jika sistem dan perangkat pengawasan program ini sudah baik, maka tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak mendukung program yang dicanangkan,” sebut Mahyunadi.
Mengenai pendampingan yang dilakukan Kejaksaan melalui TP4D diakuinya bagus karena tidak ada unsur intervensi didalamnya. Ia menilai, pendampingan yang dilakukan hanya sebatas regulasi hukum semata, sehingga proyek yang dilaksanakan idak melenceng dari aturan dan regulasi hukum yang ada.”Tujuannya tiada lain untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan,” kata Mahyunadi.(ADV02-DPRD Kutim)
