SANGATTA,Suara Kutim.com (3/7)
Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur (Kutim) kini menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) retribusi pelabuhan dan dermaga angkutan laut, sungai, danau dan feri. Kadishub dan Kominfo Johansyah Ibrahim, Raperda anyar ini bertujuan pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau pelabuhan yang ada dikenakan tarif seperti pelabuhan rakyat yang sudah terbangun di beberapa kecamatan serta Pelabuhan Laut di Kenyamukan yang akan segera rampun serta di Maloy, secara tidak langsung akan mendukung peningkatan PAD,” kata Johansyah.
Pelabuhan laut di Kenyamukan dan dermaga menurut Johansyah ada potensi PAD cukup besar. Sayangnya selama ini, belum payung hukum yang membolehkan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pungutan sehingga Dishub yang punya tanggungjawab tidak dapat menarik retribusi apa-apa. “Diharapkan sebelum Raperda retribusi selesai digodok bahas dewan, Bupati Kutai Timur bisa menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sehingga Dishub bisa melakukan pungutan retribusi tersebut sembari menunggu Perda selesai,” harap Johansyah.
Sementara bagi beberapa pelabuhan khusus yang dimiki perusahaan seperti Pelabuhan Tanjung Bara milik PT KPC dan beberapa pelabuhan khusus milik perusahaan sawit, Johansyah mengakui pihaknya tidak bisa melakukan pungutan karena perijinannya langsung kepada pemerintah pusat.
Mantan wartawan ini optimis jika retribusi pelabuhan dan dermaga bisa digalakan, penerimaan daerah bisa meningkat pasalnya banyak pelabuhan yang dibangun pemkab selama ini tidak memberikan kontribusi apa-apa. “Dana itu tiada lain untuk kembali digunakan sebagai dana perbaikan pelabuhan jika rusak atau perlu perluasan, selain itu uuntuk membiayai keperluan lainnya,” kata Johansyah.(SK-03/SK-11)
