SANGATTA,Suara Kutim.com (23/5)
Menjabarkan program Bupati Kutai Timur (Kutim) terkait pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah melakukan pemetaan terkait jangkauan dan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sangatta.
Kepala Bappeda Suprihanto menyebutkan lewat pemetaan akan diketahui daerah yang mampu terlayani PDAM dan tidak. Bagi wilayah-wilayah yang tidak mampu dilayani PDAMi diprogramkan pengelolaan air berbasis masyarakat desa (PAMDes).
Didampingi Kabid Sarana dan Prasarana (Sapras) Sumarjana diuraikan desa-desa yang tidak mampu terlayani PDAM, pemkab sudah melakukan survei dan pemetaan. Ia menyebutkan, survei diarahkan akan ketersediaan sumber air baku atau air permukaan seperti danau, embung, atau sumber air permukaan lainnya. “Bagi desa yang tidak memiliki sumber air permukaan maka akan dilakukan survei geolistrik untuk mencari sumber-sumber air dalam atau air tanahnya. Namun saat ini yang mendapatkan prioritas utama dalam pelaksanaan program PAMDes ini adalah bagi desa yang memiliki potensi air permukaan,” beber Surmarjana.
Dikatakan, program PAMDes baru dilaksanakan pada awal tahun 2017 mendatang pada 14 desa. Diakui, untuk mematangkan pelaksanaan program tahun ini pemerintah akan mengirimkan masing-masing pengurus desa untuk melaksanakan kapasitas building. “Nantinya PAMDes ini akan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan manfaatnya pun akan dinikmati sepenuhnya bagi desa setempat. Sehingga dirasa perlu dilakukan pemantapan bagi pengurus desa itu sendiri, terutama dalam pembangunan minat dan manajerial masyarakat agar fasilitas yang dibangun kelak tidak mangkrak,” ungkap Sumarjana.
Terhadap pembangunan PAMDes, dijelaskan antara Rp 600 juta hingga Rp 900 juta per desanya lengkap dengan pengolahan air dan pipa distribusi induknyanya. Sumarjana menambagkan ada angin segar Kementrian PU dan Perumahan Rakyat dalam program penyediaan air berbasis masyarakat ini.
Jika Pemerintah Kutim mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai apa yang dipersyaratkan Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, ada shering pembiayaan pembangunan. Jika Pemkab bisa membangun satu PAMDes di satu desa, ujar Sumarjana, Kementrian PU akan membangun di empat desa lainnya.(SK3)
