SANGATTA,Suara Kutim.com
Berkurangnya kesadaran masyarakat akan Hari Kesaktian Pancasila, menjadi perhatian kalangan pemuda yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sebagai bentuk kepedulian kepada Pancasila, kalangan PMII dikoordinir Nasrudin, meminta semua elemen masyarakat di Kutim terutama anggota DPRD untuk tidak menjadikan Pancasila sebagai komoditas politik.
Para pengunjukrasa yang berjumlah 30 orang, selama berada di gedung DPRD, Rabu (1/10) mengajak semua elemen masyarakat kembali meluruskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Kalangan muda ini, juga dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan agama, suku dan ras. “Dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila, mari kita kembalikan citra bangsa sebagai bangsa yang beradab, selain itu harus menolak intervensi asing dan tetap menjaga NKRI,” kata Nasruddin dalam orasinya.
Selain itu, ia juga mengajak warga Kutim untuk membentengi diri terhadap pengaruh kelompok yang memicu disintegrasi bangsa serta tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan mengamalkan amanat UUD 1945.
Kaum muda yang mengaku pro demokrasi ini, juga meminta kalangan DPRD dan Pemkab Kutim bersama mereka menolak UU Pilkada melalui DPRD. “Kami menuntut, UU Pilkada yang memberikan kewenangan DPRD melakukan pemilihan kepala daerah dibatalkan karean mencoreng nalai demokrasi,” sebut Nasaruddin.
Dalam unjuk rasa damai yang berakhir pukul 10.50 Wita itu, jajaran PMII juga meminta Pemkab dan DPRD Kutim melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan sesuai harapan rakyat. “Wujudkan pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan sesuai makna yang terkandung dalam Pancasila,” pinta pengunjukrasa.
Setelah puas berorasi, kalangan PMII langsung membubarkan diri seraya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Polres Kutim yang ikut mengamankan aksi mereka.(SK-03)
