SANGATTA,Suara Kutim.com (10/11)
Menurut Politikus Hanura ini, program kerja yang dibuat KTE tiada lain hanya cara untuk mengantongi dana rakyat. “Kami melihat dalam kasus KTE dan anak perusahaannya karena salah menempatkan orang. Orang yang tidak punya latar belakang bisnis, tidak punya latar belakang bidang teknis, diberikan kewenangan mengelola pembangunan PLTGB. Jadi ini salah rekrutmen yang dilakukan Pemkab Kutim dalam menempatkan orang di perusahan daerah,” katanya.
Dalam kacamata Herlang, kalau pemerintah menempatkan orang yang mengerti bisnis dan fokus dengan tugasnya serta mengerti teknis pembangunan PLTGB sudah pasti dana sebesar Rp40 miliar itu tidak akan salah sasaran. “Tapi faktanya dana ditarik dari Astiku sementara hingga kini konraktor di PLTGB saja, belum dibayar,” sebut Herlang seraya menerangkan sejumlah tuntutan karyawan dan kontarktor PLTGB.
Diungkapkan Herlang, kontraktor minta ke DPRD agar membantu hak mereka dibayar KTE, disisi lain belum tersedia dana yang memadai. “Saya pribadi, saya akan mengusulkan agar DPRD membentuk Pansus dana KTE agar bisa diketahui kemana dan dimana, siapa yang bertanggunjawab atas dana itu. Sebab dana itu tidak sedikit, dana itu besar, tapi tidak jelas tujuannya apa,” katanya.
Herlang bahkan mempertanyakan penggunaan dana yang ditarik Tim Likuidasi dari Astiku yang hingga kini belum dijelaskan untuk apa dan gimana dana itu bisa ditarik. “Kalau ditelisik, jelas uang milik masyarakat atau Pemkab Kutim sehingga bisa dikatakan pencucian uang. (ADV-DPRD35/SK-02)
