Beranda ekonomi Soal Limbah Penambangan, BLH Kutim Mulai Kerepotan

Soal Limbah Penambangan, BLH Kutim Mulai Kerepotan

2213
0
Daerah hulu Sungai Sangatta di lihat dari udara.

SANGATTA,Suara Kutim.com (22/6)

Kondisi bak penampungan limbah tambang batubara milik PT KPC
Kondisi bak penampungan limbah tambang batubara milik PT KPC
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutim mengakun dilematis dengan pencemaran Sungai Sangatta akibat penambangan batubara. Berdasarkan audit lingkungan, diketahui selama ini PT KPC membuat penampungan lumpur dan limbah tambang hasil pengolahan batu bara namun ujung-ujungnya tetap dibuang jika penampungan penuh. Sementara itu Sungai Sangatta merupakan satu-satunya sumber air baku untuk air bersih yang didalamnya bergantung ribuan masyarakat Sangatta termasuk karyawan dan kelurga PT KPC.
Wacana lumpur dan limbah hasil tambang dibuang ke laut, menurut Kepala BLH Kutim, Ence Akhmad Rafiddin Rizal menjadi dilema bagi BLH Kutim karena disatu sisi BLH harus melakukan penyelamatan sumber air baku ribuan masyarakat Sangatta dengan melakukan pelarangan perusahaan tambang membuang limbahnya ke sungai, namun sisi jika dibuang ke laut harus dipikirkan kondisi ekosistem laut pasca pembuangan lumpur dan limbah tambang batubara. Walaupun diakui Rizal, dengan limbah tersebut dibuang ke laut efeknya jauh lebih kecil dengan dibandingkan jika dibuang ke Sungai Sangatta.
Kepada wartawan, ia menyebutkan wacana pembuangan limbah sisa aktivitas tambang batubara ke laut pemda memikirkan besaran anggaran yang disiapkan terkait pembuatan pipanisasi pembuangan limbah. “Jika pembuangan dilakukan melalui jalur kanal Kenyamukan pada muara laut, sementara daerah muara merupakan wadah berkembang biaknya buaya Sangatta atau buaya muara kondisi ini dikhawatirkan menggangu ekosistem hewan tersebut dan juga membahayakan keselamatan para pekerja jika membuat jalur pipanisasi disana,” beber Ence Akhmad Rafiddin Rizal.
Untuk mencari solusi terbaik, pria yang akrab disapa dengan Rizal mengharapkan semua elemen masyarakat memberikan saran terkait lingkungan. Ia menaruh harapan, antara DPRD dan Pemkab Kutim benar-benar melakukan kajian agar menghasilkan jalan keluar terbaik bagi masyarakat Sangatta dan lingkungan hidup Kutim. “Kondisinya benar-benar dilematis, memang semuanya akan menjadi tanggungjawab perusahaan namun negara tidak bisa diam karena hasil kegiatan perusahaan juga diterima negara, karenanya semua harus dibahas bersama dengan banyak pihak,” tandas Rizal.(SK-03/SK-09)

Artikulli paraprakPemkab Terus Berjuang Luasan Enclave Ditambah, Yang Ada Bisa Menimbulkan Kecemburuan
Artikulli tjetërDukcapil Bakal Serahkan Sebagian Urusan ke Camat