SANGATTA,Suara Kutim.com (21/6)
Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang dalam beberapa hari terakhir dikagetkan dengan warga Sangatta yang datang meminta lahan mereka segera dibayarkan. Warga yang menemui orang kedua di Pemkab Kutim ini datang membawa sejumlah kwitansi tanda pembayaran yang belum tuntas. “ Ratusan kwitansi itu nilainya beragam, namun seingat saya ada yang hingga ratusan juta rupiah per satu kwitansi,” terangnya Wabup Kasmidi.
Kepada wartawan, ia menyebutkan permasalahan lahan yang tertera pada kwitansi sebatas keterangan kepemilikan lahan dan tidak ada diketahui atau ditandatangani oleh Kepala Dinas tata Ruang Kutai Timur atau Kuasa Pengguna Angaran (KPA).
Mencermati kwitansi yang diberikan kepadanya, Wabup Kasmidi menandaskan bukti pembayaran tidak sah. Meski demikian, ia menduga akibat desakan masyarakat sebagai pemilik lahan minta pelunasan pembebasan lahan segera, sementara keterbatasan dana akhirnya Dinas Tata Ruang hanya memberikan kwitansi rencana pembayaran panjar tetapi tidak ditandatangani Kepala Dinas atau KPA.
“Untuk mencari informasi, saya akan menggelar rapat terbatas dengan Dinas Tata Ruang terkait keberadaan ratusan kwitansi tagihan tersebut. Terlebih karena sudah menjelang lebaran, sehingga Kasmidi berharap hal ini tidak menjadi permasalahan besar,” kata Kasmidi.
Dalam keterangannya kepada wartawan, ia mengakui ada beberapa pembebasan lahan yang menjadi prioritas untuk dibayarkan karena telah dilakukan pekerjaan atau proyek pembangunan seperti sekitar pelabuhan laut di kenyamukan, Ring Road dan dan beberapa lahan lainnya dengan dana seluruhnya Rp 50 miliar.
Keterangan yang diperoleh Suara Kutim.com sejumlah lahan yang belum tuntas pembayarannya yakni lahan sisi darat pelabuhan laut di Kenyamukan, serta Jalan Ring Road di Sangatta Utara. “Karena belum jelasnya pembebasan lahannya, proyek Ring Road sempat terhenti,” terang sumber media ini.(SK2/SK3)
