SANGATTA,Suara Kutim.com (6/11)
Untuk mendapatkan tenaga honorer yang berkualitas, disiplin dan berdedikasi, Pemkab Kutim menggelar tes tertulis dan wawancara terhadap Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Tes, kata Wabup Kasmidi Bulang agar TK2D yang berjumlah ribuan orang bisa terseleksi dan mengetahui akan tugasnya.
Seusai membacakan pendapat akhir bupati terkait pengesahan Raperda OPD menjadi Perda, belum lama ini, Kasmidi menyebutkan seleksi bagi TK2D untuk tahun 2017 agar mereka yang diterima benar-benar berkualitas dan punya kompetensi. “Seleksi itu tidak hanya bagi masyarakat umum yang baru ingin melamar sebagai tenaga honor kontrak daerah di Kutim, akan tetapi juga diberlakukan bagi honorer yang saat ini sudah bekerja kontrak sehingga Pemkab Kutim akan melakukan efisiensi kepada pegawai TK2D atau akan dilakukan pengurangan,” ungkapnya.
Menurut Kasmidi, saat ini jumlah pegawai baik PNS dan TK2D di Kutim sudah over kapasitas atau kelebihan. Namun dirinya juga tidak bisa menganggap bahwa jumlah yang ada berlebihan karena tergantung dari kebutuhan di masing-masing SKPD dan beban kerja yang diberikan. “Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab Kutim, untuk dapat menghitung berapa jumlah kebutuhan sebenarnya untuk pegawai TK2D atau honorer daerah di Kutim sesuai analisis beban kerja,” ujar Kasmidi Bulang.
Selain terkait masalah alokasi anggaran gaji TK2D tiap tahunnya yang semakin membengkak, juga harus ada tanggung jawab pemerintah Kutim untuk memberikan jaminan fasilitas kesehatan dan lainnya bagi tenaga kerja kontrak daerah tersebut.
Disebutkan, TK2D yang aktif, Pemkab memberikan penilaian tersendiri terhadap tingkat kehadiran kerja dan kerajinan setiap personal tenaga honorer untuk menjadi bahan pertimbangan memperpanjang kontrak mereka.
Keterangan yang dihimpun Suara Kutim.com, saat ini TK2D Pemkab Kutim terbanyak berada di Setkab dan Sekwan Kutim, disusul Dinas PU yang membawahi petugas kebersihan. “Lingkungan Setkab Kutim informasinya lebih 500 orang, padahal berdasarkan Anjab dan Beban Kerja (BK) tidak sampai 200 orang, kondisi ini terjadi karena pembagian tugas tidak berdasarkan uraian tugas,” ujar sumber media ini seraya menyebutkan tidak saja TK2D yang tidak ada kerjaan tetapi PNS banyak yang nganggur.(SK2/SK3)
