SANGATTA (21/2-2018)
Harapan masyarakat akan pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Tuah Bernua Kutai Timur akan lebih baik, seiring kenaikan tarif yang terus dilakukan, ternyata tidak terwujud. Seperti dikeluhkan Wakil Ketua DPRD Kutim, Yulianus Palangiran. Kepada wartawan, Yulianus mengatakan, saat minta kenaikan tarif, DPRD kutim setuju, dengan syarat ada perbaikan layanan.
“Faktanya, pelayanan sama saja, tidak pernah berubah. Masyarakat minta sambungan air bersih, PDAM mengatakan tidak ada pipa induk. Alasannya, pipa induk urusan PU. Ditanya PU, katanya urusan air, itu PDAM. Jadi kami sendiri bingung, siapa bertanggungjawab dengan masalah air bersih,” kata saat bertemu dengan sejumlah wartawan termasuk Suara Kutim.com.
Yuliasnus menyebutkan, di Desa Singagembara, PDAM sering mati. Padahal, janji PDAM, akan memberikan pelayanan baik. “Ini bertolak belakang dengan kemauan masyarakat. PDAM minta kenaikan tarif, masyarakat tidak pernah tolak. Tapi PDAM tidak mau melakukan perbaikan layanan,” katanya.
Yang mengherankan, ujar Yulianus, selain menaikan tarif, PDAM juga minta penyertaan modal, minta pula subsidi. “Kenaikan tarif yang dibayar masyarakat itu belum cukup ka untuk biaya produksi?. Bagaimana pelayanan PDAM di kecamatan, kalau dalam kota saja, sudah tidak memuaskan,” kata Yulianus, dengan nada tinggi.
Diakui, pemerintah, masyarakat selalu mengikuti kemauan PDAM, dengan berbagai alasan, namun PDAM tidak pernah maksimal. Minta subsidi, dikasi. Minta kenaikan tarif, diberikan keleluasaan. “lalu imbalannya pada masyarakat, apa ?,” katanya.
Sebagai Perusda, PDAM harusnya menyumbang PAD, tapi nyatanya malah disubsidi. Disubsidi, dengan harapan, untuk melakukan perbaikan pelayanan. Tapi kalau tarif sudah besar, masih disubsidi, maka seharusnya PDAM memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. “Jangan ada lagi penggiliran air, seperti di areal desa Singa Gembaran,” harap mantan Kades Singa Gembara ini.(SK2)
