SANGATTA (2/5-2018)
DPRD Kutai Timur (Kutim) menyadari jika anggaran yang ada di pemkab, sejak dua tahun terakhir defisit akibat adanya pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, akibatnya, menumpuknya utang.
Wakil Ketua DPRD Kutim Yulianus Palangiran mengakui, masalah utang yang kini menghimpit Pemkab Kutim khususnya utang, sudah berat. “Masih ada utang proyek Pemkab tahun 2016, terutama utang tahun 2017. Sebenarnya utang ini sudah dianggarkan dalam APBD 2018, namun karena dana transfer pusat belum masuk, akibatnya utang itu tetap belum terbayarkan. Padahal, DPRD dan pemkab sebelumnya sudah sepakat, utang ini prioritas untuk dibayar di awal tahun. Namun karena dana dicicil masuk dari pusat, akibatnya tidak terbayar,” sebutnya.
Tak ingin masalah utang menjadi masalah bagi Pemkab Kutim, Yulianus minta proyek di Pemkab Kutim termasuk multi years, distop, agar memudahkan penyelesain kewajiban pemkab kepada pihak ketiga tuntas.
Ia menggambarkan akibat proyek multi years, dalam kurun waktu 3 tahun, APBD Kutim sedikitnya tersedot Rp350 miliar. “Kami melihat utang yang ada saja sebanytak Rp600 M, belum terbayar, untuk apa menambah utang baru. Karena itu, DPRD menyarankan Pemkab Kutim menyetop pekerjaan proyek yang ada termasuk multi years terkecuali yang memang dibutuhkan masyarakat seperti untuk kesehatan dan pendidikan. Kalau ada yang sudah kerja, bayar saja sesuai dengan progres, setelah itu stop semua proyek. Kami berharap, dengan cara ini, maka tahun depan Pemkab tidak akan terbebani masalah utang. Setelah itu, pekerjaan proyek dilanjutkan, karena memang sudah disetujui DPRD,” tandasnya.(ADV-DPRD KUTIM)
