SANGATTA (7/9-2017)
Banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur (Kutim) dinilai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Kabanpenda) Kutim, Musyaffa tidak memberikan dampak positif dalam penerimaan Pemkab Kutim.
Ia mengungkapkan, perkebunan kelapa sawit minim memberikan kontribusi bagi APBD Kutim. “Secara kasat mata, sebagian besar wilayah di Kutim dipenuhi dengan perkebunan sawit, sehingga masyarakat berpikir banyak hal yang bisa digarap pemkab dari sektor perkebunan tersebut nyatanya minim sekali hal yang bisa digarap dan diambil Pemkab,” ungkapnya.
Lalu apa saja yang diperoleh Pemkab dari perkebunan kelapa sawit, mantan Kabag Keuangan Setkab Kutim ini mengungkapkan berupa bagi hasil pajak pusat karena sebagian besar pungutan pajak sektor perkebunan ditarik dan diambil oleh pemerintah pusat, sementara untuk daerah hanya mendapatkan efeknya saja jika membayar pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, jasa catering bisa memungut pajak restaurannya termasuk mengolah minerba atau galian C.
“Pajak daerah yang bisa benar-benar dipungut dari sektor perkebunan/ adalah jika mereka menggunakan generator set atau genset untuk penerang jalan yakni melalui pajak penerangan jalannya,” bebernya.
Disambangi di ruang kerjanya, Musyaffa menambahkan dari target dana perimbangan sebesar Rp1,95 triliun, terealisasi Rp1,1 triliun yakni dari royalti dan dana bagi hasil sektor minyak bumi dan batu bara serta sumber lainnya.
Keterangan lain yang didapat Suara Kutim.com, di Kutim saat ini setidaknya terdapat 300 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan yang ada rata-rata sudah menghasilkan tandan buah sawit serta CPO.
Sementara tenag kerja yang terserap ribuang orang, sehingga mampu menekan angka pengangguran di desa. “Rata-rata tenaga kerja yang terserap untuk satu areal perkebunan kelapa sawit meniminal 500 orang, kesemua warga sekitar lokasi,” terang sumber media ini.(SK3/SK12)
