SANGATTA,Suara Kutim.com
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kutim siap memberikan sanksi pemecatan bagi anggota yang berpihak pada calon presiden tertentu. Apalagi jika terbukti menjadi bagian dari tim pemenangan capres.
Ketua Panwaslu Kutim Nirmalasari Idha Wijaya menegaskan sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu, PPL maupun Panwascam harus bisa menjaga keprofesionalan dan kenetralan dalam bertuags.
Kepada wartawan disebutkan, sesuai UU, ditegaskan, Panwalu tidak akan memberi toleransi kepada PPL atau Panwascam bila terlibat dalam Timses baik secara langsung maupun tidak. “Pokoknya tidak ada toleransi bagi PPL atau Panwascam yang ikut timses. Sanksinya, langsung pemecatan,” tegas Nirmalasari.
Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu Pasal 85 syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Panwaslu, Panwascam maupun PPL harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon. “Jika setelah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu terbukti terlibat dalam politik, sanksinya adalah pemecatan,” tegasnya.
Nirmalasari mengakui, warga Kutim yang menjadi di Panwascam sebanyak 54 orang dan PPL sebanyak 405 orang. Selain itu, dibantu relawan yang jumlahnya mancapai seribu orang. “Pada pemilu legeslatif lalu satu anggota PPL di Batu Ampar resmi kami berhentikan karena terlibat timses caleg, sedang dalam Pilpres terdapat satu PPL yang mengajukan surat pengunduran diri karena terdaftar sebagai timses capres,” jelasnya.
Terhadap PPS, KPPS, PPK dan KPU juga harus bersifat netral. Karena, jika ada yang terbukti terlibat dalam politik maka, Panwaslu Kutim akan langsung mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU untuk memberhentikannya. “Sampai sejauh ini, kami belum terima laporan namun, pada saat Pileg lalu sudah ada tujuh puluh tujuh penyelenggara pemilu yang kami rekomendasikan untuk diganti,” ungkapnya.(SK-02)
