SANGATTA (22/1-2019)
Puluhan kontraktor dan pemilik lahan di Bukit Pelangi (BP) dikoordinir Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera Kutai Sangatta (KIPPSKS) memgadu ke DPRD Kutim terkait nasib pembayaran lahan dan pekerjaan mereka yang belum dibayar.
Para pemilik lahan dan kontraktor yang dipimpin Rifadin Nanang diterima Ketua DPRD Kutim Mahyunadi dan Wakil Ketua DPRD Kutim Yulianus Palangiran serta puluhan anggota DPRD lainnya, di ruang Rapat panel Kantor DPRD Kutim .
Dalam pertemuan di ruang hearin itu, pemilik lahan yang pertama mengadukan permasalah pembayaran lahan mereka yang digarap sejak tahun 2001, namun belum terbayar hingga sekarang. “Tapi aneh, ada lahan yang baru dibebaskan, langsung dibayar, sementara yang sudah lama diberikan panjar, itu tidak dilunasi,” kata Rifadin
Rifadin berharap, pemerintah fokus membayar lahan yang memang sudah digunakan pemerintah, setalah itu, membayar yang baru-baru dibebaskan. Terutama, kompleks perkantoran Pemkab Kutim karena yang pertama dibebaskan, seharusnya ini dituntaskan setelah itu berturut – turut lahan Muara Gabus, Ring Road dan lahan lain, yang memang digunakan pemerintah saat ini.
Sedangkan Syariansyah, yang mengaku sebagai pemilik lahan yang kini digunakan sebagai helli pad, mengatakan lahan itu sebagian miliknya, adalah belum dibayar. Padahal, itu masuk dalam lokasi pembebasan yang dilakukan tahun 2001.
Warga lainnya bernama Herman menyebutkan lahannya yang kini dijadikan Kantor Dinas Perhubungan hingga Dinas Pertanian, masuk dalam lokasi pembangunan yang dibebaskan tahun 2001, namun sebagian dari lahan milik orang tuanya ini belum dilunasi. “Jadi kami berharap, lahan kami segara dibayar. Kalau mau buktinya, kami siapkan bukti itu milik kami,” katanya.
Kepala Dinas Penataan lahan dan Tata Ruang Kutim, Yusuf Samuel mengatakan, pihaknya berusaha melunasi lahan-lahan yang sudah digunakan pemerintah, namun karena keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa dituntaskan sekaligus.
“Tapi tahun ini kami akan fokus bayar lokasi Bukit pelangi, yang belum terbayar. Tapi semua tergantung anggaran. Sebab tahun ini awalnya kami diberikan anggaran Rp50 miliar, namun setelah dilakukan perubahan, ternyata sisa Rp27 miliar. Jadi kami tentu bayar sesuai dengan kemampuan anggaran yang diberikan pada kami,” katanya. (SK2)
