SANGATTA,Suara Kutim.com (11/3)
Wakil Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengingatkan semua pihak terutama jajaran Pemkab dan DPRD untuk mewaspadai dalam sistem perencanaan, pasalnya dalam waktu dekat BPKP akan menerapkan audit perencanaan pembangunan.
Audit perencanaan, dalam kacamata wabup merupakan suatu langkah maju dalam rangka mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan efektif. “Audit perencanaan pembangunan tujuannya tiada lain agar rencana kegiatan pembangunan benar-benar tertera dalam rencana pembangunan baik saat dibahas pada tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten bahkan nasional,” bebernya.
Saat membuka Musrenbang Kutai Timur, Rabu (11/3), di Gedung Serba Guna Pemkab Kutim, ia menegaskan makna audit perencanaan agar ada kebersamaan antara pemkab dengan dewan untuk menyelaraskan pandangan dalam suatu perencanaan pembangunan.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Kutim yang dipimpin Kasmidi Bulang, diingatkan proses perencanaan harus benar-benar matang meski ada penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara).
Wabup Ardiansyah menyebutkan “pola lama” yang kerap terjadi dimana ada kegiatan yang tiba – tiba muncul menjelang Musrenbang bahkan setelah APBD dibahas. Tradisi lama ini, ditegaskan Ardiansyah tidak bisa dilakukan lagi. “Semua harus tertera dalam suatu dokumen yang baik dan lengkap baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Karenanya, Bappeda harus benar-benar menjadi koordinator dalam perencanaan,” pesan Ardiansyah.
Sebelumnya Taufik Hermawan – Kabid Stapel Bappeda Kaltim menyebutkan Kutim pada tahun 2016 harus menjaga momentum pertumbuhan yang bertumpu pada pembangunan ekonomi kerakyatan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pada sektor yang menyerap tenaga kerja banyak dan tetap meningkatkan usaha pengurangan kemiskinan.
Selain itu, kata Taufik yang hadir mewakili Kepala Bappeda Kaltim, Kutim harus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama dibidang pendidikan dan kesehatan. “Peningkatan infrastruktur dasar dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas serta menjaga, memperhatikan kondisi lingkungan hidup wajib diutamakan terlebih-lebih Kutim berada di sekitar TNK,” pesannya.
Musrenbang Kutim yang berakhir Kamis (12/3) besok, dijelaskan Kepala Bappeda Suprihanto sebagai penyelenggara, bertujuan mematangkan RKPD 2016 yang telah disusun berdasarkan Renja SKPD hasil Forum Gabungan SKPD. “Selain itu untuk meninjau keserasian antara seluruh Renja SKPD yang akan digunakan untuk pemutahiran rencangan RKPD yang merujuk RPJMD,” terang Suprihanto seraya menyebutkan peserta Musrebang terdiri anggota DPRD, Kepala SKPD, Camat serta berbagai kalangan termasuk swasta dan LSM.(SK-07)
